Hanura pastikan Wiranto komit tuntaskan kasus pelanggaran HAM
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura
Syarifuddin Sudding memastikan Jenderal (Purn) Wiranto berkomitmen
untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Apalagi,
sampai menghambat proses pengungkapan lembaran hitam sejarah Indonesia
itu.
"Tidak ada upaya menghambat segala macam. Beliau akan menindaklanjuti program yang sudah dijalankan Pak Luhut. Kalaupun dalam program itu ada kerangka penjelasan masalah HAM, akan tetap dilakukan," ujar Suding di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).
Sudding juga meyakini proses penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Di mana Presiden memang mencari orang yang dianggap kompeten menjalankan kebijakan pemerintah.
"Dari awal saya katakan ketika presiden melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya dan tidak sesuai dengan harapan beliau, tentunya presiden harus ambil sikap," katanya.
Sudding juga menilai, ditunjuknya Wiranto sebagai Menko Polhukam bukanlah merupakan kompensasi dari Presiden Jokowi, terkait dua kader Hanura yang terdepak dari kabinet kerja. Menurutnya, Wiranto memang punya kapasitas sebagai Menko.
"Pak Wiranto memiliki kapabilitas. Punya pengalaman yang sangat panjang, bahkan juga pernah menjadi Menko di era Gus Dur. Dari segi kapabilitas, profesional beliau tidak diragukan untuk itu," kata Sudding.
"Tidak ada upaya menghambat segala macam. Beliau akan menindaklanjuti program yang sudah dijalankan Pak Luhut. Kalaupun dalam program itu ada kerangka penjelasan masalah HAM, akan tetap dilakukan," ujar Suding di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).
Sudding juga meyakini proses penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Di mana Presiden memang mencari orang yang dianggap kompeten menjalankan kebijakan pemerintah.
"Dari awal saya katakan ketika presiden melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya dan tidak sesuai dengan harapan beliau, tentunya presiden harus ambil sikap," katanya.
Sudding juga menilai, ditunjuknya Wiranto sebagai Menko Polhukam bukanlah merupakan kompensasi dari Presiden Jokowi, terkait dua kader Hanura yang terdepak dari kabinet kerja. Menurutnya, Wiranto memang punya kapasitas sebagai Menko.
"Pak Wiranto memiliki kapabilitas. Punya pengalaman yang sangat panjang, bahkan juga pernah menjadi Menko di era Gus Dur. Dari segi kapabilitas, profesional beliau tidak diragukan untuk itu," kata Sudding.
EmoticonEmoticon